lampiran peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011. Media Komunitas Perpajakan Indonesia HIGHLIGHTS. lampiran peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011

Lampiran I Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Sistem dan;Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Lihat Katalog :. Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun. Salinan sesuai dengan aslinya . Lampiran:-Jumlah Unduhan: 39 Kali Unduh: Jumlah Tayang: 660 Kali Tayang: Kelengkapan Data: Unduh -Share. U. kitab suci atau simbol keagamaan. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,. NO. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1946. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan sesuai dengan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan. 5716, LL SETNEG : 23 HLM. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran diundangkan Menkumham Yasonna H. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil T. 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan. di antaranya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan dan Peraturan Menteri. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467); 8. pdf: Detail : Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2007 :. 2013 No. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkeadilan di Provinsi Jambi diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang baik; b. 99 Tahun 2000 Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ten tang Penilaian Pre stasi Kerja Pegawai Negeri Sipi1; 1. Peraturan Perundang-undangan. Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, beserta perubahannya (Permenkes Nomor 64 Tahun 2016, Permenkes Nomor 4 Tahun 2017. Jakarta. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang. META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025: T. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Lembar Kerja Peraturan. Microsoft Word - Lampiran 1 PP 82. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil T. Jenis. 5258, LL SETNEG : 13 HLM. NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. peraturan perundang-undangantercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik ini. (PTM) sejak tahun 2011, jejaring pengendalian tembakau di Indonesia yang terdiri dari organisasi profesi, akademisi, Lembaga Sosial. . Tujuannya untuk meningkatkan prestasi dan kinerja PNS. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun. b. Lembar Kerja Peraturan. Isi pokok regulasi Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019, adalah menyatakan bahwa merubah seluruh lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik. 101 Tahun 2014 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau. Hal ini karena peredaran bruto disetahunkan di tahun 2015 tidak. PP Nomor_61_Tahun_2010. PP Nomor 46 Tahun 2011 PP Nomor 30 Tahun 2019. Nilai PrestasiPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup T. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 46 Tahun 2021. 44 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 11, penjelasan hlm 12 sd 21, lampiran hlm 22 sd 44) Tutup. Ketentuan baru Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik tercantum. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 4. 2010 No. LAMPIRAN 1. Jakarta. TENTANG . mencabut: 1. Semoga informasi ini bermanfaat. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. un 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan PemerintahanNomor Tambahan. 46, LN. b. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3544); PRESIDEN REPUBLIK. PRESIDEN. PP 2023. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Menimbang: a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Lampiran I – PP Nomor 50 Tahun 2011. 46, LN. 1. Tentang. d. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. Lampiran Peraturan Pemerintah ini. 3. Peraturan Presiden adalah Peraturan. Bali–Nusa Lembongan dan kepariwisataan sekitarnya 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri. Nomor 5103); 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008€tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan€Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009€Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 3. Ditetapkan Tanggal. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021. 46/PMK. E. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. 46. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentangPeraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Pasal 12 ayat (5), Pasal 16 ayat (5), Pasal 19 ayat (5),. Umum Sehubungan dengan telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23 Tahun 2018) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN DENGAN. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA . Lampiran I Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 5258, LL SETNEG : 13 HLM. 2016. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan. T. Nomor 5135); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik. TENTANG DATABASE PERATURAN. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah. (1) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas Jabatan dari Jabatan di. SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) PNS terbaru berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Manajemen Kinerja. U. Perwakilan. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);. Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu disusun. Unduh PDF gratis dan. Diubah dengan : PERPRES No. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658); 10. 1. Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Pembatalan Serta. Komitmen. 46. 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);. Tipe Dokumen. Judul. Peraturan Presiden. Ketentuan Lampiran II dan Lampiran V Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun. Lampiran II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR :PER-32 /PJ/2013 TANGGAL: 25 September 2013 SURAT PERNYATAANWAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 Yang bertandatangan di bawah ini: Nama NPWP Jabatan-, -,-,. tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. 2015. 74, LN. 14 February 2022:. Bentuk. PP tersebut menggantikan PP No. Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK. PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. 68 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa. 2011. Badan/Pengarang: Indonesia. 10. bahwa untuk mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem pre stasi kerja dan. 44, LN. PP No. Preview. AD Premier 9th floor, Jl. Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 3. (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada. 3. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perusahaan Umum Perum Jasa Tirta I. PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU. Tahun 2001 . 46 tahun 2011 mengatur kerja, yang memuat kegiatan tugas. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran. Tempat Penetapan. Mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK. huruf b angka 7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 64, LL SETNEG : 59 HLM. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran ACTIVE Download Abstrak Detail; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021. Peraturan Pemerint ah No. ABSTRAK PERATURAN. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. Anda sedang mencari pedoman umum penyusunan kebutuhan pegawai negeri sipil? Temukan dokumen resmi PERKA BKN NOMOR 19 TAHUN 2011 yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara di sini. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang. LAMPIRAN 2. 12,. -72- PNS yang dipekerj akanldiperbantukan pada negara sahabat, lembaga internasional, organisasi profesi, dan badan-badan swasta yang ditentukan oleh. 47. 53 TAHUN 2000. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012. U: Indonesia: Pemrakarsa: Nomor Peraturan:. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2016 TAHUN TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA. d. 2014. Peredaran bruto tahun 2015 disetahunkan adalah: Rp200. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 6. 000 X 12/6 =Rp400. Dokumen Peraturan : PP No. - 10 - Pasal 7KEPUTUSAN PRESIDEN Nomor 20 Tahun 2023 | tanggal penetapan 11 September 2023. Memuat Dokumen. dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372); 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan T. PNS diwajibkan untuk menyusun SKP sebagai dasar penilaian prestasi kerja pegawai yang bersangkutan. Dokumen ini berisi ketentuan, prosedur, dan kriteria penyusunan kebutuhan PNS di lingkungan pemerintah.